ADVOKAT/PENGACARA PERCERAIAN DI SLEMAN YOGYAKARAT (0822 2415 0335)

Hak-hak Isteri Pasca Perceraian (Pegawai Negeri Sipil)

Hak hak istri bekas Pegawai Negeri Sipil yang di ceraikan tidak dapat diperoleh apabila perceraian tersebut hanya di asumsikan perceraian tersebut hanya dilakukan menurut agama, tidak ada satupun peraturan yang mengatur hak hak istri yang dicerai secara agama. Dikarenakan hukum di Indonesia mengatur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaiman yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) dan pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Sehingga apabila perceraian tersebut belum diajukan di pengadilan atau telah diputus oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut masih tercatat secara hukum dan istri masih memiliki hak atas kewajiban suami yaitu memenuhi segala kebutuhan istri atau kebutuhan rumah tangga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

Untuk istri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka rujuakn aturan yang digunakan selain Undang undang yang disebutkan diatas dalam memperoleh haknya diatur pula pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990). Dalam peraturan tersebut mengatur hak bekas istri dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam Pasal 8 (1) PP 10/1983 sebagaimana telah di ubah oleh PP 45/1990 yang menyatakan:

“apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.”

Dari bunyi pasal tersebut diatas kewajiban seorang suami terhadap istri yang diceraikan adalah memberikan sebagain penghasilannya untuk menghidupi anak istrinya. Namun hal ini hanya berlaku apabila perceraian tersebut adalah atas kehendak suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehebdak istri, maka bekas istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Adapaun pembagian gaji bekas istri Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan: “pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”

Dengan adanya aturan tersebut hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Tetapi hal ini tidak berlaku secara terus menerus, hak ini akan hilang apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil tersebut menikah lagi, maka hak yang diperolehnya menjadi hilang dan diatur dalam Pasal 8 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar hukum untuk seorang PNS melakukan perceraian antara lain adalah:

-      UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-      PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

-      PP No. 45 Tahun 1990 No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Denga uraian ditas sangat jelas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah peroses perceraian itu dilakukan didepan pengadilan. Sehingga tidak ada alsan bagi suami yang memiliki kewajiban utuk tidak memberikan hak seorang istri karena telah diatur dengan sangat jelas. Apabila anda menghadapi permasalahan terkait dengan Rumah Tangga (Perceraian) Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-PNS, Hukum Keluarga dan Gono – Gini. Ingin mengajukan permohonancerai talak maupungugat cerai, kami siap membantu memberikan bantuan hukum baik berbentuk Konsultasi maupun menjadi kuasa hukum.

Kantor Hukum Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum MOH FADLY, & Rekan memiliki dua kantor kantor hukum yang beralamat di Kaliajirkidul, KalitirtoBerbah, Sleman, Yogyakarta dan Jl. Ringrood Timur, No. 1A Modalan, Banguntapan. Kami siap membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang anda hadapi atau menjadi kuasa hukum bagi masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan maupun diluar Pengadilan (non-litigasi) diwilayah Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, Wates dan Kuloprogo dan wilayah jawa tengah pada umumnya. Anda dapat menghubungi kami atau datang langsung ke kantor kami.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

www.kantorpengacara-mf.com

Kontak:

  • SMS / Telpon / WA : 0822 2415 0335
  • E-mail : moh.fadly85@ymail.com