PENGACARA PALU (0822 2415 0335) Hak-hak masyrakat Pasca Bencana Alam Menurut Undang undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana

Hak-hak Masyarakat Pasca Bencana Yang Melanda Sulawesi Tengah.

Bencana alam menurut undang-undang nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pada bagian penjelasan UU ini, bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Gempa yang berkekuatan magnitudo 7,4 SR yang disusul dengan Tsunami dan Likuifaksi yang menimpa Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kota palu (Balaroa), Provinsi Sulawesi Tengah berdampak besar terhadap masyarakat dari segala aspek dan membuat perkonomian lumpuh total.

Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi modal utama dalam mitigasi bencana. Bencana yang melanda serta menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap penanggulangan bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah.

dalam penanganan bencana pemerintah terkesan lamban karena sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat tidak tersentuh bantuan baik penyediaan hunian sementara maupun kebutuhan pokok sehari hari yang akhirnya masyarakat menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup secara individu maupun berkelompok

Selain respon pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca bencana yang melanda Sulawesi Tengah terkesan lamban, salah satu persoalan penting yang terabaikan dan minim mendapat perhatian serius yakni menyangkut pemenuhan HAK HAK MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA.

Pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak bencana tidak dapat di artikan sebagai bantuan belaka atau belas kasih melainkan merupakan Hak Asasi Manusia dan sudah seharusnya dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap pemenuhan hak hak masyarakat yang terdampak bencana.

hak hak masyarakat tedampak bencana telah di atur dalam undang-undang nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang juga merupakan hak dasar atau hak asasi manusia. sebagaimana dikutip pada Bab V mengenai HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, bagian kesatu Hak Masyarakat
(1) SETIAP ORANG BERHAK:
a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khusunya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
d. Berperan serta dalam perencanaan pengoperasian dan peliharaan program penyediaan bantuan bantuan pelayanan kesehatan termasuk didukung psikososial;
e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, dan
d. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sangat jelas diatur dalam undang undang tersebut terkait hak hak yg dimiliki masyarakat terdampak bencana namun realisasi dilapangkan belum sesuai bahkan jauh dari harapan masyarakat apa yang di amanatkan oleh UU.

Bukan perbaikan atau hak yang diperoleh masyarakat melainkan persolan baru yang bermunculan. Yang seharusnya masyarakat memperoleh hak namun sebaliknya masyarakat mengemis bantuan dan mengharapkan belas kasih dari pemerintah.

Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat disadarkan atas hak haknya, masyarakat harus berperan aktif dalam pengawasan agar dapat berjalan secara efektif dan transparan dan dalam hal ini pemerintah lebih perhatian atas kebutuhan masyarakat terdampak bencana sehingga tidak terkesan terjadi pembiaran.

 

Kantor Hukum Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum MOH FADLY, SH.,MH. & Rekan Kami siap membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang anda hadapi atau menjadi kuasa hukum bagi masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan maupun diluar Pengadilan (non-litigasi) diwilayah Sulawesi Tengah pada umumnya, Palu, Donggala, Parigi, Poso, Toli-toli. Anda dapat menghubungi kami lewat whatsapp (WA).

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

www.kantorpengacara-mf.com

Kontak:

  • SMS / Telpon / WA : 0822 2415 0335
  • E-mail : moh.fadly85@ymail.com