PENGACARA/MEDIATOR & KONSULTAN HUKUM PERCERAIAN-Banjarnegara-Wonosobo-Purwokerto- 0822 2415 0335

Syarat syarat Perceraian Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW)

Setiap insan tentu berharap dengan adanya pernikahan dapat hidup bahagia bersama pasangannya sampai dengan maut memisahkan. Namun terkadang biduk rumah tangga tidak semulus yang diharapkan banyak permasalahan, perselisihan yang kerap timbul dan sulit dihindari, kerap berakhir dengan perceraian. Perceraian sebisa mungkin dihindari bagi setbagian orang tetapi bagi sebagian orang menganggap bahwa perceraian adalah keputusan terbaik. Bercerai akan lebih baik dibandingkan tetap bersatu tetapi saling menyakitkan. Bagi sebagian besar perempuan sangat hawatir dan tidak mudah bagi wanita menghadapi persoalan perceraian karena banyak faktor pertimbnagan, baik itu stigma dimasyrakat status janda maupun beban yang secara otomastis akan ditanggung penuh oleh perempuan mengenai mengasuh anak maupun pemenuhan ekonomi. Perceraian bisa menimpa siapa saja termasuk para pekeraja diluar negeri TKI/TKW, namun terkadang sulitnya memproses dan ketidak tahuan menjadi kendala dalam pengajuan proses perceraian, maka dalam tulisan ini akan mengulas bagaimna proses mengurus perceraian bagi masyarakat tenaga kerja yang berada diluar negeri.

Bagi TKI/TKW diluar negeri gugatan cerai tetap dapat dilakukan meskipun tidak harus berada atau kembali ke Indonesia untk mengurusnya, dengan menunjuk kuasa hukum di Indonesia dan memberikan kuasa maka proses di pengadilan tetap dapat berjalan dengn memenuhi beberapa syarat yang telah diatur. Pada putusan Mahkamah Agung nomor: 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 september 1986 pada pokoknya bahwa: “keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi pensyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”. Selaian putusan mahkamah agung tersebut kewajiban legalisasi surat kuasa tersebut juga diatur berdasarkan lampiran peraturan menteri luar negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 desember 2006 (poin 68). Hal tesebut mengatur tentang lagalisasi pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakuan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen.

Syarat yang harus dipenuhi dalam proses perceraian dipengadilan bagi TKI/TKW hampir sama dengan masyrakat umum yang berada dan berdomisili di wilayah Negara republic Indonesia hanya membedakan bagi TK/TKW dapat memenuhi aturan sebgaian yang telah di uraikan di atas. Surat kuasa yang harus dibubuhi tanda tanagn dan mendapatkan legaliasasi KBRI merupakan wajib adanya, apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka pengadilan dalam hal ini hakim yang menyidangkan perkara dapat menolak perkara gugtan cerai tersebut. Selain dokumen tersebut diatas dalam proses persidangan dibutuhkan pula bukti surat berupa surat keterangan domisli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau KTP yang dibuat atau dikeluarkan pemrintah, dan terakhir dapat menunjukan foto kopi paspor.

Seluruh dokumen tersebut dibutuhkan dalam proses mediasi yang mana mediasi seharusnya wajib dihadiri para pihak secara langsung. Hal ini daitur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang mediasi. Disebutkan dalam pasal 82 (2) undang-undang peradilan agama jika salah satu pihak berada di luar negeri dan tidak dapat menghadap sendiri dalam persidangan dapat diwakili oleh kuasanya. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016, para pihak yang berperkara wajib menghadiri sendiri tahapan mediasi kecuali dengan alasan yang sah.

Seluruh syarat yang disebutkan diatas wajib dipenuhi dan apbila tidak dapat memenuhu syarat tersebut maka konsekuensi hukumnya dapat dipastikan gugtan atau permohona cerai yang diajukan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Apabila anda menghadapi permasalahan terkait rumah tangga, Perceraian, perselisihan gono gini dan hak asuh anak wilayah hukum Indonesia. Yaitu seluruh jawa tengah, Wonosobo, Banjarnegara, Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Klaten dan Solo Kami Kantor Hukum / Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum MOH FADLY, SH.,MH & Rekan siap membantu menyelesaikan atau menjadi kuasa hukum bagi masyarakat yang sedang berproses di pengadilan (Litigasi) maupun diluar pengadilan (Nonlitigasi), anda dapat menghubungi kami atau datang langsung pada kantor kami:

www.kantorpengacara-mf.com

Kontak :

  • SMS / Telpon / WA : 0822 2415 0335
  • E-mail : moh.fadly85@ymail.com